DINKESDA DEMAK PERKUAT SPIP TERINTEGRASI UNTUK DUKUNG UHC DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT RENTAN

Pemaparan SPIP Terintegrasi Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan pada sektor Kemiskinan dan UHC menjadi langkah penguatan tata kelola agar program kesehatan berjalan tepat sasaran, transparan, akuntabel, dan mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat miskin serta miskin ekstrem dari beban pembiayaan kesehatan

Dinkesda_Demak memperkuat penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi dalam mendukung penyelenggaraan program kesehatan yang tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Pemaparan SPIP Terintegrasi Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan pada sektor Kemiskinan dan Universal Health Coverage (UHC), yang dilaksanakan pada Senin (28/9/2026) di Inspektorat Daerah Kabupaten Demak.

Kegiatan yang berlangsung pukul 10.15–11.15 WIB tersebut diikuti oleh Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, Kasubbag Program, Ketua Tim Pengelolaan Pendanaan Kesehatan, serta staf Subbag Program Dinkesda. Pemaparan menjadi bagian dari penguatan tata kelola internal sekaligus upaya memastikan pelaksanaan program kesehatan, khususnya jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem, dapat berjalan sesuai sasaran dan memberikan perlindungan bagi kelompok masyarakat yang rentan.

Dalam pemaparan tersebut, SPIP Terintegrasi menjadi instrumen penting dalam mengidentifikasi, menilai, dan memitigasi berbagai risiko yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan program. Beberapa aspek yang menjadi perhatian antara lain akurasi data kemiskinan, ketepatan sasaran penerima manfaat, pengendalian potensi kebocoran anggaran, serta efektivitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

“Penerapan SPIP tidak hanya berkaitan dengan kelengkapan administrasi, tetapi juga bagaimana pengendalian risiko dapat diterapkan dalam setiap tahapan pelaksanaan program. Dengan pengendalian yang baik, program kesehatan dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Kabid SDK Dinkesda Demak dr. Haerudin , MM.

Penerapan UHC juga diarahkan untuk memastikan masyarakat, khususnya kelompok miskin dan miskin ekstrem, memperoleh akses terhadap pelayanan kesehatan tanpa menghadapi beban pembiayaan kesehatan yang berlebihan. Perlindungan pembiayaan tersebut menjadi bagian penting dalam mencegah masyarakat mengalami financial hardship atau kesulitan ekonomi akibat biaya pengobatan.

“Ketepatan data dan koordinasi antarunit menjadi bagian penting dalam memastikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, penguatan tata kelola dan pemantauan secara berkelanjutan perlu dilakukan agar manfaat program benar-benar dapat dirasakan oleh kelompok sasaran,” tambah Kasubag Program Imawan Dwi Saputra, S.Kep., Ners., M.H. .

Melalui kegiatan ini, Dinkesda Demak terus mendorong penguatan koordinasi, pengendalian internal, serta kelengkapan data dan dokumen pendukung sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel. Evaluasi dan pengendalian risiko dilakukan secara berkelanjutan agar program kesehatan dapat memberikan manfaat secara optimal bagi masyarakat yang membutuhkan.

Kegiatan tersebut sekaligus menegaskan komitmen Dinkesda Demak dalam membangun tata kelola program kesehatan yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian target, tetapi juga memastikan setiap kebijakan dan anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama kelompok rentan. (Kesmas_PromkesPM)

#DinkesdaDemak #SPIP #SPIPTerintegrasi #UHC #JaminanKesehatan #KesehatanMasyarakat #Kemiskinan #MiskinEkstrem #TataKelolaPemerintahan #PelayananKesehatan #Akuntabilitas #PromkesPM