42 OPD di Demak Laksanakan Penandatanganan Pakta Integritas
Seluruh OPD di Lingkungan Kabupaten Demak melakukan penandatanganan Perjanjian Kinerja, Pakta Integritas, dan Sasaran Kerja Pegawai Perangkat Daerah Tahun 2020 di hadapan Bupati Demak, HM . Natsir, Wakil Bupati Demak, Drs. Joko Sutanto, Sekretaris Daerah Kabupaten Demak, dr. Singgih Setyono di Gedung Grhadika Bina Praja, Rabu (15/01/2020).
Bupati Demak, HM. Natsir pada kesempatan tersebut meminta agar penandatangan kali ini bukan sekedar menjadi simbol, formalitas, dan didokumentasikan saja, namun perlu diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas sebagai upaya membangun Kabupaten Demak.
“Setiap butir janji yang tertera dalam dokumen tersebut sangat sarat makna. Oleh karenanya, tekad dan semangat harus menjadi bagian dari diri kita semua untuk melaksanakannya dengan sebaik-baiknya”. Kata Bupati.
Natsir juga meminta kepada seluruh OPD di Kabupaten Demak agar melakukan pencanangan zona integritas menuju Demak Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. “Saya minta seluruh OPD bisa segera mencanangkan. Targetnya tahun ini Demak bebas korupsi”.Selain penandatanganan pakta integritas, pada kesempatan tersebut juga disampaikan laporan hasil penilaian kinerja perangkat daerah sebagai gambaran kinerja OPD pada tahun 2019. Tiga OPD dengan nilai terbaik di antaranya Dinas Kesehatan, Sekretariat Daerah Kabupaten Demak, dan RSUD Sunankalijaga.
Sekretaris Daerah Kabupaten Demak, dr. Singgih Setuono, M. Kes mengatakan penilaian kinerja OPD merupakan pertama yang diselenggarakan di Jawa Tengah. Indikator penilaian kinerja meliputi Keuangan, administrasi, pelayanan, dan leadership. Penilaian tersubut merupakan potret kinerja setiap OPD.
Dalam acara tersebut diawali dengan penyerahan DPA secara simbolis kepada 5 (lima) perwakilan OPD yakni Setda, Dinkominfo, BKPP, Kesbangpolinmas, dan Kecamatan Bonang.
Penandatanganan Perjanjian Kinerja, Pakta Integritas, dan Sasaran Kerja Pegawai Perangkat Daerah sendiri dimaksudkan sebagai tekad dan komitmen para kepala OPD untuk menuntaskan gerakan reformasi birokrasi di unit kerja masing-masing, sekaligus sebagai tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
