Optimalisasi UHC dan Penurunan Kemiskinan, Dinkes Demak Perkuat Sinergi Data dan Layanan Kesehatan
Dinkesda_Demak, 25 Juni 2025 – Pemerintah Kabupaten Demak melalui Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial P2PA menggelar kegiatan Sosialisasi dan Optimalisasi Universal Health Coverage (UHC) sebagai langkah konkret dalam upaya percepatan penurunan kemiskinan ekstrem. Kegiatan dilaksanakan di Aula Dinas Sosial Kabupaten Demak, diikuti oleh lintas perangkat daerah, BPJS Kesehatan, camat, TKSK, dan perwakilan kepala desa dari berbagai kecamatan.
Acara yang dimulai pukul 08.00 WIB ini menyoroti pentingnya integrasi data sosial dan kesehatan melalui DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) yang menjadi basis pensasaran program pengentasan kemiskinan dan layanan jaminan kesehatan.
“Data yang akurat adalah kunci. Melalui DTSEN, kita bisa pastikan bantuan dan perlindungan sosial tepat sasaran, terutama bagi masyarakat miskin dan rentan,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak dr. Ali Maimun, M.Kes dalam sambutannya.
Dari paparan yang disampaikan, diketahui bahwa angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Demak menurun dari 12,01% pada tahun 2023 menjadi 11,89% di tahun 2024. Meski angka ini menunjukkan progres, langkah konsolidasi lintas sektor tetap diperlukan.
Salah satu isu strategis yang diangkat adalah adanya penonaktifan kepesertaan PBI-JK sebanyak 41.562 jiwa serta penarikan data ulang sebanyak 17.647 jiwa, sesuai dengan SK Menteri Sosial No. 80 Tahun 2025. Penonaktifan ini berpotensi memengaruhi akses layanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan.
“Masyarakat yang dinonaktifkan namun memenuhi kriteria—seperti miskin, mengidap penyakit kronis, atau dalam kondisi darurat medis—dapat segera kami bantu proses reaktivasi kepesertaan BPJS Kesehatannya,” jelas Ketua Tim Pengelolaan Pendanaan Kesehatan, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak Sulicha Nurhayati, S.Kep., Ners..
Diskusi juga membahas hak dan kewajiban peserta BPJS Kesehatan, mekanisme layanan kesehatan, serta kanal aduan dan informasi. BPJS Kesehatan Cabang Semarang dan KLOK Demak aktif menjawab pertanyaan peserta terkait implementasi di lapangan.
“Kami berharap kepala desa dan TKSK bisa menjadi perpanjangan informasi ke warga, agar masyarakat tahu bahwa mereka tetap bisa mendapat jaminan kesehatan, terutama dalam kondisi mendesak,” ungkap Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan dr. Haerudin.
Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Pemkab Demak dalam membangun sistem jaminan sosial yang berkeadilan dan inklusif, dengan pendekatan terintegrasi antara pendataan, pelayanan kesehatan, dan dukungan sosial. Pungkasnya (Kesmas _Promkes PM)
